Diduga LGBT, 3 Orang Diamankan Satpol-PP Bukittinggi Dini Hari Ini

Bukittinggi —Satpol-PP Kota Bukittinggi kembali menjaring penyakit masyarakat di kawasan Kota Jam Gadang. Sebelumnya Satpol-PP Bukittinggi menyisir lokasi yang di sepanjang Jalan Sudirman dan Panorama, dimana para pasangan muda-mudi yang diketahui bukan pasangan resmi dan diberi arahan setelah sebelumnya didata oleh pasukan yang diketuai Joni Feri ini.

Pagi dini harinya yaitu Khamis (6/6/24) sekitar pukul 01:30 WIB, kembali Satpol-PP Bukittinggi menorehkan hasil, yakni 3 orang yang diduga LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) terjaring razia pekat.

Baca juga: GPK Gelar Seminar dan Diskusi Publik Terkait Proyek Drainase

“Ketiganya diamankan ditempat yang berbeda, baik di penginapan maupun ditempat kost, ” ungkap Joni Feri, melalui media WhatsApp Kamis (06/06/2024).

Lanjut dikatakannya, terduga LGBT ini menggunakan aplikasi WALLA untuk menjajakan dirinya.

Baca juga: Ditinggal Pemilik ke Luar Kota;2 Bangunan Semi Permanen Habis Dilahap Api di Bukittinggi

3 Orang terduga LGBT  tersebut dibawa ke Mako Satpol PP untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan perda 02 tahun 2024 tentang Trantibum pasal 41 tentang tertib sosial.

Untuk diketahui, Pasal 41 tersebut berbunyi :

Baca juga: Sakit Hati Dicaci Maki, Suami di Agam Bunuh Istri dengan 13 Kali Tusukan

(1). Dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang, dilarang melakukan perbuatan maksiat.

(2). Perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Baca juga: Adam Damiri, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 20 Tahun Penjara

a). Pelacuran atau sebutan lain baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri, atau dilakukan secara bersama oleh korporasi, atas keinginan sendiri dan/atau menggunakan kekerasan, penipuan atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan tindakan komersialisasi seks, baik berbeda atau sesama jenis kelamin atau terhadap anak;

b). Zina dan/atau mengarah keperbuatan zina; dan

Baca juga: Rapat Dengar Pendapat antara DPRD dan Pemko Bukittinggi Wajib Digelar Terbuka

c). Penyimpangan seksual.(**)